DPR: Putusan PTUN Soal Moratorium Bukan Pro Koruptor

JAKARTA– Ketua Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman menilai banyak warga yang keberatan dengan kebijakan yang digulirkan pemerintah. Meski demikian, tak bisa dibenarkan apabila pihak yang tidak senang itu melakukan penolakan dengan mengerahkan massa.

Sebab, kata Benny, sebagai negara hukum jika ada pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut maka selayaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Benny mencontohkan, putusan PTUN yang mementahkan kebijakan moratorium remisi koruptor oleh Kemenkum HAM. “Pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, atau tidak sejalan dengan pemerintah  sebaiknya menggugat hal tersebut melalui mekanisme peradilan, bukan dengan cara mengerahkan massa. Bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum,” ujar Benny di Gedung DPR, Kamis (8/3/2012).

Lantas, kata Benny, jika Kemenkum HAM tidak puas dengan keputusan itu maka selayaknya melakukan gugatan terhadap lembaga peradilan yang lebih tinggi.

“Tinggal pemerintah puas tidak dengan putusan itu. Kalau tidak puas maka sesuai dengan mekanisme hukum pemerintah dapat mengajukan upaya hukum ke badan peradilan lebih tinggi. Tetapi jika menganggap sudah cukup maka tidak perlu mengajukan upaya hukum,” kata dia.

Benny mengatakan, semua pihak harus menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh peradilan itu. “Kita menghormati putusan itu. Kita mengapresiasai pemerintah yang menghargai putusan itu. Ini menunjukkan kita sungguh menghargai peradilan,” jelasnya.

Politikus Demokrat itu tidak melihat bahwa keputusan pemerintah tentang moratorium remisi koruptor itu asal-asalan.  “Setiap keputusan pemerintah tunduk kepada lembaga peradilan, bukan salah atau benar. Tetapi pengakuan atas prinsip negara hukum. Kita mengambil keputusan, tetapi bisa saja keputusan ditinjau oleh peradilan,” kata dia.

Bagi Benny, putusan PTUN itu tidak lantas pro terhadap koruptor, melainkan semua harus berjalan sesuai proses hukum sebagaimana sistem negara hukum yang dianutnya.

“Kita tidak bicara soal angin segar kepada koruptor. Kita bicara prinsip negara hukum. Jangan setiap putusan yang membebaskan dianggap pro koruptor. Lembaga pengadilan lembaga independen tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga apapun,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s