Menhan: Saya Tegaskan, Tak Ada Mark Up Sukhoi!

Jakarta Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan tak ada mark-up harga dalam pembelian 6 pesawat Sukhoi dari Rusia. Perbedaan harga itu karena pesawat dibeli pada tahun berbeda, 2007 dan 2012, yang menyebabkan perbedaan nilai.

“Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada mark up tentang Sukhoi,” jelas Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers usai acara Sidang Pleno ke-5 Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2012).

Menhan mengatakan jika ada perbedaan harga yang cukup signifikan itu bukan karena di-mark-up. Dia mewanti-wanti agar hati-hati bila melihat nilai kontrak, karena selain membeli Sukhoi, juga membeli peralatannya seperti engine dan lain-lain. Selain itu, memang ada perbedaan nilai bila melihat pembelian tahun 2007 dan tahun 2012.

“Yang kita lakukan Skuadron kita sekarang ada 10, yang kita butuhkan 16, masih kurang 6. Dulu pembelian pertama tahun 2007. Sekarang pembelian kedua 2012. Tentunya harganya berbeda antara 2007 dengan 2012. Ibarat membeli makanan, makanan pada 2007 berbeda dengan beli makanan di 2012,” jelas mantan Menteri ESDM ini.

Menhan menegaskan pihaknya yakin tidak ada mark up. Bila ada kritikan, imbuhnya, jangan hanya melihat dari pihak-pihak yang kecewa. Sebaiknya langsung menanyakannya pada Kemenhan.

“Jangan hanya melihat masukan dari orang yang kecewa. Datang ke kita, tanyakan ke kita. Prosesnya itu bertahap,” tegas dia.

Kemenhan sendiri dalam pembelian pesawat dan pengadaan alutsista ini, memiliki 2 organisasi yang masing-masing diketuai oleh Wakil Menhan dan Irjen Kemenhan.

“Kita juga punya 2 organisasi yang mengawasi, yang pertama high level commitee (HLC) dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan. Yang kedua tim Konsistensi Pencarian dan Penyimpangan Produk-produk yang diketuai Irjen. Yang mengawasi kita banyak, dari KPK, BPKP, DPR, LSM, kalian kan juga ikut mengawasi. Kalau dapat info dipastikan dulu kebenarannya,” papar Menhan.

Sebelumnya dugaan mark-up pembelian 6 pesawat Sukhoi itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen Purn TB Hasanuddin. Hasanuddin mengatakan pembelian 6 pesawat Sukhoi melalui Government to Government antara pemerintah Indonesia dengan Rusia. Pemerintah Rusia menyediakan “state credit” sebesar USD 1 miliar.

“Tapi kemudian berkembang isu bahwa Kemenhan melakukan kontrak pembelian tidak melalui Rosoboron Export yang merupakan perwakilan pemerintah Rusia di Jakarta, tetapi melalui KE lewat sebuah PT X sebagai broker,” jelas politisi PDIP ini.

Dari penjelasan yang dirilis oleh Rosoboron, lanjut Hasanuddin, harga Sukhoi SU 30MK2 per Juli 2011 sekitar US$ 60 – 70 juta/unit (harga Sukhoi yang dibeli sebelumnya hanya US$ 55 juta/unit) atau maksimal hanya US$ 420 juta untuk 6 unit.

“Pertanyaannya, mengapa kemudian harus menggunakan PT X sebagai broker? Padahal ada perwakilan Rusia di Jakarta yang diwakili Rosoboron export? Dan mengapa ada perbedaan harga sampai US$ 50 juta?” tanya Hasanuddin.

Kritikan juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan mekanisme pembelian pesawat tempur asal Rusia itu.

“Yang dipertanyakan adalah mengapa pemerintah Indonesia melalui Kemenhan lebih memilih menggunakan pendanaan pinjaman luar negeri atau kredit komersial (PHLN) dibandingkan menggunakan fasilitas state loan yang disediakan pemerintah Rusia sebesar US$ 1 miliar,” ujar Wakil Koordinator Ketua ICW, Adnan Topan Husodo.

Proses pembelian itu diperkuat dengan surat bernomor BK/B/1390-03/05/01 Srenaau, tanggal 8 Desember 2010. Surat itu tentang revisi rencana pengadaan alutsista TNI AU tahun anggaran 2010-2014 dari sistem perencanaan anggaran Kepala Staf AU kepada Panglima TNI untuk pengadaan 6 sukhoi dan pengadaan 2 unit pesawat tanker yang semula anggarannya didukung dari state credit pemerintah Rusia.

“Tapi dalam perkembangannya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemhan justru mengajukan sumber pendanaan pembelian 6 unit Sukhoi dari pendanaan pinjaman luar negeri sebagaimana dibuktikan dengan surat nomor R/96/M/III/2011 yang ditujukan kepada Kepala Bappenas,” papar Adnan.

Dia menjelaskan konsekuensi dari penggunaan dana yang bersumber dari PHLN adalah jangka pengembalian yang relatif pendek. Waktu pengembaliannya hanya 2 sampai 5 tahun dengan biaya bank dan bunga yang tinggi. Padahal jika menggunakan kredit pemerintah Rusia, pinjaman pengembalian bisa mencapai 15 tahun dengan bunga pinjaman rendah, yakni 5 persen.

“Keuntungan lainnya, penggunaan kredit pemerintah Rusia menggunakan kerja sama government to government (G to G) sehingga tidak perlu ada pelibatan pihak ketiga atau agen,” terang Adnan.

Dengan keterlibatan pihak ketiga ditengarai akan terjadi dugaan permainan harga yang jauh lebih tinggi. “Belum lagi dihitung fee yang harus dibayarkan ke pihak ketiga sebesar 15-20 persen dari total pengadaan. 6 Unit itu harganya sekitar US$ 470-500,” tutur Adnan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s