beitr hari ini 30 – 01 – 2012

Pertamina Rampungkan Amdal Proyek CCT

Senin, 30 Januari 2012 08:50 wib
Ilustrasi. Corbis.

Ilustrasi. Corbis.
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) telah menyelesaikan proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) di areal proyek CCT seluas 750 hektare (ha) di Lawe-lawe, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah Daerah setempat juga telah menyatakan dukungannya, berupa percepatan proses perizinan agar proyek tersebut bisa segera direalisasikan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun, mengatakan pertamina juga menegaskan keinginan kuatnya agar dapat menyerap semua minyak mentah dalam negeri yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

“Sejalan dengan rencana proyek CCT, optimalisasi minyak mentah domestik juga dilatarbelakangi oleh tekad kuat perusahaan untuk menjaga ketahanan energi nasional dengan menekan impor minyak mentah, yang selama ini berada di kisaran 300 ribu barel per hari (bph) serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis minyak apabila situasi di Selat Hormuz, Iran terus memanas,” ujarnya dalam keterangan persnya kepada okezone di Jakarta, Senin (30/1/2012).

Untuk itu, lanjut Harun, Pertamina meminta dukungan Pemerintah untuk menyempurnakan regulasi bagi hasil minyak yang memberikan opsi kepada Pertamina untuk membeli minyak mentah bagian KKKS.

“Upaya Pertamina untuk membeli minyak mentah bagian KKKS telah mendapatkan dukungan penuh dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas), tetapi memang saat ini tidak ada regulasi yang mengatur hal ini dan masih diperlukan penyempurnaan regulasi agar KKKS mau menjual minyak mentah bagiannya untuk kilang dalam negeri,” katanya.

Di samping itu, Pertamina telah mengirimkan surat kepada BP Migas, Pertamina juga telah mengirimkan surat permintaan pembelian minyak mentah domestik kepada seluruh KKKS yang masih mengekspor minyak mentah bagian mereka yang mencapai sekitar 210 ribu bph. “Pertamina siap memberikan penawaran terbaik bagi KKKS tersebut,” kata dia.

Kemenkeu: Terbukti “Dinas-dinasan” Kami Pecat!

Senin, 30 Januari 2012 08:45 wib
Ilustrasi. Foto: Okezone

Ilustrasi. Foto: Okezone
JAKARTA – Adanya fakta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan penyimpangan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) lewat perjalanan dinas fiktif tidak berlaku di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Inspektur Jendral Kemenkeu Vincentius Sony Loho mengatakan, temuan BPK perjalanan dinas fiktif tidak termasuk di Kemenkeu. “Di Kemenkeu sejak 2011 sampai dengan saat ini tidak ada atau dijumpai lagi,” tegas dia lewat pesan singkatnya kepada okezone di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia menuturkan, memang sebelumnya pernah ada kasus serupa, dan berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jendral pegawai tersebut memang terbukti bersalah. “Rekomendasi ya dipecat, karena walaupun jumahnya tidak besar, tapi sudah pemalsuan tiket atau boarding pass kita anggap pidana,” tutur dia.

Lebih lanjut Sony mengingatkan kepada para pegawai Kemenkeu agar tidak mencoba modus-modus seperti itu. “Kalau masih ada dan kita ketahui pasti sanksinya berat,” tandasnya.

Sebelumnya, hasil temuan dan audit yang dilakukan oleh BPK mengungkapkan praktik-praktik tidak sehat dalam penggunaan anggaran negara, seperti perjalanan dinas “semu” yang dilakukan oleh pejabat K/L masih terjadi.

Anggota BPK RI Taufiequrahman Ruki mengatakan, dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, belum disesuaikan dengan kebutuhan riil kementerian/lembaga. Hal tersebut tergambar melalui temuan perjalanan dinas semu

Bertransaksi di Pasar Negosiasi

Senin, 30 Januari 2012 08:00 wib
Logo BEI

Logo BEI
DI Bursa Efek Indonesia (BEI) selain ada pasar reguler -tempat di mana transaksi atau jual beli saham pada umumnya berlangsung- juga ada pasar negosiasi. Hanya saja pasar negosiasi sering luput dari perhatian publik -bahkan juga investor- karena memang kurang populer. Padahal, dalam kondisi tertentu ada saja investor atau pelaku pasar yang memanfaatkan pasar negosiasi untuk menjual atau membeli saham.

Dalam Peraturan Perdagangan BEI No. II.A, pasal 8.1 disebutkan bahwa perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa (AB) atau antar nasabah melalui satu AB atau antara nasabah dengan AB atau antara AB dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), di mana hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui Jakarta Automatic Trading System (JATS).

Dari sisi peraturan, siapapun boleh dan sah-sah saja memanfaatkan pasar negosiasi. Sesuai dengan bunyi peraturan di atas, di pasar negosiasi ini investor bisa melakukan transaksi saham pada harga berapapun sesuai kesepakatan antara investor jual dan investor beli. Ini jelas tidak sama dengan pola perdagangan yang berlangsung di pasar reguler, di mana harga penawaran dan permintaan harus tunduk pada ketentuan fraksi harga yang berlaku di BEI.

Seperti diketahui, BEI menetapkan lima fraksi dalam sistem perdagangan saham. Untuk saham yang harganya di bawah Rp200, berlaku fraksi Rp1. Artinya, setiap kenaikan atau penurunan satu poin sama dengan kenaikan atau penurunan sebesar Rp1. Untuk saham yang harganya antara Rp200 hingga Rp500, berlaku fraksi harga sebesar Rp5. Untuk saham yang harganya antara Rp500 hingga Rp2.000, berlaku fraksi harga sebesar Rp10. Untuk saham yang harganya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000, berlaku fraksi harga sebesar Rp25. Sedangkan untuk saham yang harganya di atas Rp5.000, berlaku fraksi harga sebesar Rp50. Pola tawar-menawar di pasar reguler harus mengikuti ketentuan fraksi harga tersebut.

Nah, di pasar negosiasi ketentuan fraksi harga tersebut tidak berlaku. Sebagai gambaran, misalnya investor X memiliki saham ABCD sebanyak 20 lot yang dibelinya dengan harga Rp5.000. Untuk mendapatkan gain di pasar reguler, investor X harus menjualnya minimal pada harga Rp5.050, atau Rp5.100, atau kelipatan Rp50 sesuai fraksi harga yang berlaku. Namun di pasar negosiasi investor X bisa saja menjualnya dengan harga Rp5.075, atau Rp5.080, atau Rp 5.090, dan seterusnya.

Investor X tidak perlu mengikuti fraksi harga seperti di pasar reguler. Pendek kata, pasar negosiasi membuka peluang bagi investor untuk membeli atau menjual saham di harga berapapun. Namun begitu, ada satu ketentuan yang berkaitan dengan batasan auto rejection. Dalam Peraturan Perdagangan BEI No. II.A pasal 8.2 disebutkan bahwa apabila harga hasil kesepakatan tawar-menawar di pasar negosiasi berada di luar batasan auto rejection yang ditetapkan di pasar reguler, maka AB yang bersangkutan harus melaporkan kepada BEI alasan dan tujuan dilakukannya transaksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya, terhitung sejak dilakukannya transaksi.

Gambarannya begini. Harga saham ABCD saat pembukaan perdagangan adalah sebesar Rp6.000. Itu berarti batas atas auto rejection saham ABCD adalah sebesar Rp7.500 dan batas bawahnya adalah sebesar Rp4.500. Jika ada investor yang melakukan transaksi atas saham tersebut di harga Rp7.600 atau di Rp4.450 misalnya, maka AB yang melakukan transaksi tersebut -baik AB beli maupun AB jual- wajib melakukan pelaporan ke BEI serta menjelaskan alasan dan tujuan dari transaksi tersebut.

Penyelesaian transaksi di pasar negosiasi juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli, tidak harus T+3 seperti penyelesaian transaksi di pasar reguler. Penyelesaiannya pun dilakukan per transaksi (bukan netting). Tapi, bila waktu penyelesaian tidak ditetapkan, maka penyelesaian transaksi dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ke-3  atau T+3. Penyelesaian transaksi di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindahbukuan secara langsung oleh AB jual dan AB beli serta tidak dijamin oleh KPEI.

Pengusaha Minta Kenaikan Tarif Listrik Bertahap

Senin, 30 Januari 2012 07:55 wib

JAKARTA – Kalangan pengusaha menyatakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen per 1 April sebaiknya dilakukan bertahap. Hal itu untuk mematangkan pelaku usaha menyusun rencana bisnis sebagai antisipasi kenaikan TDL.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan kenaikan TDL secara bertahap merupakan pilihan yang lebih bijaksana. “Kalau 10 persen besarannya, ya jangan naik sekaligus. Lebih baik bertahap karena kita akan lebih menyiapkan diri. Di-spreadwaktunya,mungkin selama 10 bulan,”ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Haryadi mengingatkan pengusaha Indonesia baru saja dibebani dengan kenaikan upah dan bersiap menghadapi kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, perlu ada keputusan bijak pemerintah dalam kenaikan TDL. Namun, Haryadi mengakui sebagai pengusaha pihaknya hanya bisa pasrah dengan rencana kebijakan kenaikan TDL per 1 April.

“Kita kan barusan kena masalah buruh. Ini TDL mau dinaikkan.Jangan yang dihantam industrinya terus. Kita tidak tahu kenapa risiko fiskalnya dibebankan ke kita. Kalau bisa sih jangan naik,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah opsi dalam rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen yang per 1 April mendatang.

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengusulkan dua langkah yang bisa diterapkan pemerintah dalam menaikkan TDL. Pertama,kenaikan TDL sebesar 10 persen bisa dilakukan sekali waktu dan alternatif kedua dengan menaikkan TDL secara bertahap sebesar satu persen selama 10 bulan.

“Saya sih menganjurkan bertahap saja kenaikannya seperti di Inggris.Mereka kan naiknya satu persen setiap bulan,” papar Widjajono saat berdiskusi dengan wartawan akhir pekan lalu.

Senada dengan Haryadi, Ketua Umum Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wiryanti Sukamdani meminta agar pemerintah menaikkan TDL secara bertahap.Wiryanti juga berharap ada kompensasi dari pemerintah menyusul kebijakan kenaikan TDL.

Kompensasi dimaksud berupa upaya pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif seperti penggunaan energi matahari untuk pengusaha hotel. “Kalau tentunya naik, sebaiknya bertahap jadi orang bisa bikin perencanaan yang lebih baik. Kalau naik, tolong ada kompensasi, ada alternatif,” ucapnya.

Wiryanti menjelaskan, pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan akan sangat dibebani dengan kenaikan TDL karena listrik menyedot 75 persen dari total biaya operasional hotel.Padahal,untuk menggaet pengunjung,mereka tidak serta merta bisa menaikkan tarif hotel meskipun TDL sudah dinaikkan. Berbeda dengan kalangan pengusaha,pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) justru berharap kenaikan TDL dilakukan sekali waktu, tidak bertahap.Kenaikan TDL secara bertahap justru membebani karena menyulitkan mereka dalam perhitungan biaya.

“Kalau naik,mending sekalian saja langsung naik berapa, jangan bertahap.Kita sih inginnya tidak naik tetapi kalau pemerintah maunya begitu, mau gimana lagi,”ujar Wakil Ketua Himpunan Industri Pengrajin Boneka dan Jasa Border Bekasi Saipunawas Raepani.

Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menuturkan, usulan kenaikan tarif dasar listrik tersebut bertujuan menyesuaikan undangundang (UU) No 30/2007

Izin SPBU Asing Akan Diperketat

Senin, 30 Januari 2012 07:48 wib
Ilustrasi

Ilustrasi
JAKARTA – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memperketat pemberian izin stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing yang beroperasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo, kebijakan tersebut kini sedang digodok. Pemerintah, ujar dia, sedang mengkaji opsi-opsi yang akan diambil pemerintah untuk memperketat aturan tersebut, termasuk pendirian kilang minyak oleh operator asing di Indonesia.

Evita menjelaskan, saat ini izin pembangunan SPBU dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan izin usaha badan niaga. Untuk itu, pemerintah berencana mengambil alih pemberian izin pembangunan SPBU.

 

Menurut anda, apakah Pertamina takut dominasinya di bisnis SPBU terasaingi SPBU asing?

 

 Iya

 Tidak

“Masih dalam diskusi apakah harus ke pemerintah pusat ataukah harus lepas ke pemerintah daerah. Itu sudah didiskusikan tapi belum tuntas,” kata Evita di Jakarta.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan, SPBU asing memang mudah mendapatkan izin beroperasi di Tanah Air. Bahkan, kata dia,operator asing itu bisa mendapat lokasi-lokasi SPBU yang strategis tanpa dibebankan syarat yang berat. Sementara Pertamina harus bersusahsusah ketika ingin mendirikan SPBU di luar negeri seperti di Malaysia.

“Di sana Pertamina harus membangun kilang, berinvestasi besar-besaran dan hanya boleh mendistribusikan BBM ke daerah-daerah yang sulit dijangkau,” kata Harun di Jakarta.

Harun menambahkan,Petronas di Indonesia diberikan keleluasaan yang lebih seperti pedagang kelontong, dengan menjual lebih murah, tanpa investasi di kilang. Bahkan, kata dia, di Indonesia Petronas bisa masuk di kota-kota besar yang pasarnya gemuk tanpa investasi kilang.

“Kalau harga minyak murah tinggal timbun dengan jual beda Rp50, ini nggak fair,”katanya.

Dia menambahkan seharusnya pemerintah melindungi Pertamina sebagai aset nasional yang sudah berinvestasi besar di bidang migas. Harun mendesak agar ada revisi UU Migas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s